Hiruk pikuk Pemilu 2024 semakin terasa. Di tengah perdebatan dan dinamika politik, istilah-istilah baru pun bermunculan, salah satunya adalah parliamentary threshold. Mungkin sebagian dari kita masih asing dengan istilah ini, padahal ia memegang peranan penting dalam menentukan wajah parlemen kita. Yuk, kita bedah lebih dalam mengenai parliamentary threshold dan implikasinya dalam pemilu kali ini.
Sederhananya, parliamentary threshold atau ambang batas parlemen adalah sebuah mekanisme yang mengharuskan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi syarat minimal perolehan suara agar bisa mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggap saja ini sebagai "tiket masuk" ke Senayan. Tanpa tiket ini, sebanyak apapun suara yang diraih, partai tersebut tidak akan dilibatkan dalam pembagian kursi DPR.
Aturan mengenai ambang batas parlemen ini bukan barang baru. Ia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam regulasi tersebut, ditetapkan bahwa partai politik harus mengamankan minimal 4% dari total suara sah secara nasional agar dapat lolos ke parlemen. Jika partai tersebut tidak mampu memenuhi ambang batas ini, suara yang mereka peroleh tetap dihitung, namun tidak akan dikonversi menjadi kursi di DPR.
Also Read
Lalu, apa konsekuensinya? Partai yang gagal memenuhi parliamentary threshold tidak akan memiliki wakil di parlemen. Padahal, setiap suara rakyat adalah amanah yang harus diperjuangkan. Artinya, aspirasi dari para pemilih partai yang tidak lolos ini tidak akan terakomodir di lembaga legislatif.
Penerapan parliamentary threshold ini memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Dengan ambang batas, diharapkan jumlah partai yang masuk parlemen menjadi lebih sedikit sehingga kinerja legislatif menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, parliamentary threshold juga diharapkan dapat memacu partai politik untuk bekerja lebih keras meraih dukungan masyarakat secara luas, bukan hanya mengandalkan basis massa tertentu.
Namun di sisi lain, parliamentary threshold juga memunculkan kritik. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan mematikan partai-partai kecil dan menghilangkan representasi kelompok minoritas di parlemen. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa ambang batas yang terlalu tinggi dapat mencederai prinsip demokrasi, dimana setiap suara seharusnya memiliki nilai dan kesempatan yang sama untuk terwakili.
Oleh karena itu, pemahaman tentang parliamentary threshold sangat penting bagi kita sebagai pemilih. Dengan memahami mekanisme ini, kita bisa lebih bijak dalam menentukan pilihan dan tidak menyia-nyiakan suara kita. Partai yang kita pilih, setidaknya harus memiliki potensi besar untuk lolos ke parlemen dan memperjuangkan aspirasi kita di sana.
Sebagai pemilih yang cerdas, mari kita kawal proses pemilu ini dengan cermat. Jangan hanya terpaku pada gegap gempita kampanye, tetapi juga pahami aturan dan mekanisme yang berlaku. Dengan begitu, kita bisa ikut berkontribusi dalam mewujudkan parlemen yang lebih baik dan representatif.
