Sosok Margarito Kamis, pakar hukum tata negara, mendadak jadi perbincangan hangat di media sosial. Bukan karena argumentasi hukumnya yang tajam, melainkan karena gesturnya yang "akrab" saat bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia tertangkap kamera memanggil Ketua MK, Suhartoyo, dengan nama langsung, sebuah tindakan yang jelas melanggar protokol resmi persidangan. Padahal, seharusnya ia memanggil dengan sebutan "Yang Mulia".
Aksi ini tentu memicu tanda tanya. Mengapa seorang pakar hukum sekelas Margarito melakukan hal tersebut? Dan yang lebih mengejutkan, mengapa tak ada teguran dari siapapun di ruang sidang? Ternyata, terungkaplah fakta bahwa Margarito dan Suhartoyo adalah teman dekat. Sebuah informasi yang kemudian mengantarkan kita untuk menelusuri lebih dalam profil dan latar belakang Margarito Kamis.
Dari Petani Hingga Ahli Hukum Tata Negara
Margarito Kamis bukanlah sosok yang lahir dari keluarga elite atau berlatar belakang hukum. Ia tumbuh di lingkungan keluarga petani, jauh dari hiruk pikuk dunia hukum. Impiannya pun awalnya bukan menjadi ahli hukum, melainkan seorang polisi. Namun, takdir membawanya menempuh jalan yang berbeda.
Also Read
Lulus dari Universitas Khairun pada tahun 1990, Margarito langsung mengabdikan diri sebagai dosen di almamaternya. Dedikasinya pada dunia akademis sangat terlihat dengan memulai karirnya sebagai dosen di tahun yang sama dengan kelulusannya. Kecintaannya pada ilmu hukum terus tumbuh, dan ia memutuskan untuk melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1993. Di sana, ia mendalami hukum agraria dan meraih gelar master.
Tak puas dengan gelar master, Margarito terus mengejar ilmu. Pada tahun 1999, ia kembali ke bangku kuliah dan menempuh pendidikan doktoral di Universitas Indonesia (UI). Gelar doktor berhasil diraihnya pada tahun 2004 dengan disertasi yang membahas tentang pembatasan kekuasaan presiden oleh MPR pada era transisi. Disertasinya bahkan diuji oleh tokoh-tokoh hukum ternama seperti Ismail Sunny, Jimly Ash Shiddieqy, dan Adnan Buyung Nasution.
Kiprah di Dunia Akademik dan Pemerintahan
Perjalanan karir Margarito tidak hanya berkutat di dunia kampus. Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Margarito kembali aktif mengajar di Universitas Khairun. Ia bahkan sempat menjadi dosen negeri dengan pangkat Lektor dan Golongan 4A pada tahun 2002.
Keberadaannya sebagai seorang pakar hukum juga menarik perhatian pemerintah. Pada tahun 2006, ia didaulat menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Pengalamannya di pemerintahan memberikan perspektif baru bagi Margarito, yang kemudian kembali fokus pada dunia akademik.
Kini, selain sibuk sebagai pakar hukum tata negara, Margarito Kamis juga aktif sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Khairun. Ia terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya di daerah asalnya.
Lebih dari Sekadar "Lupa" Protokol
Momen Margarito memanggil Ketua MK dengan nama langsung di persidangan, meskipun terlihat sepele, memberikan gambaran yang lebih dalam tentang sosoknya. Hal ini menunjukan bahwa ia adalah individu yang cukup familiar dan dekat secara personal dengan Ketua MK.
Insiden ini juga mengingatkan kita bahwa di balik sosok-sosok hebat dengan gelar dan jabatan tinggi, ada sisi manusiawi yang terkadang melupakan formalitas. Kejadian ini juga membuka diskusi tentang pentingnya menjaga profesionalitas dalam forum resmi, serta batas-batas antara hubungan personal dan profesional dalam dunia hukum.
Meskipun begitu, sepak terjang Margarito Kamis sebagai pakar hukum tata negara tidak bisa dipungkiri. Kontribusinya di dunia akademis dan pemikiran-pemikirannya tentang hukum tata negara tetap menjadi referensi penting. Kejadian ini justru semakin memanusiakan sosoknya, di balik ketegasannya dalam memberikan pandangan hukum.
