Sorotan tajam kini mengarah pada Sudarman Harjasaputra, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur. Nama Sudarman mencuat di tengah gelombang diskusi publik tentang harta kekayaan pejabat negara yang dinilai tidak wajar. Pemicunya adalah gaya hidup mewah sang istri, Vidya Piscarista, yang kerap dipamerkan di media sosial. Publik pun bertanya-tanya, mungkinkah kekayaan tersebut bersumber dari gaji seorang ASN?
Profil Singkat dan Jejak Karir Sudarman Harjasaputra
Sebelum menduduki posisi strategis di BPN Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra telah malang melintang di berbagai jabatan. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus, Lampung pada tahun 2017. Pengalamannya juga mencakup posisi Kasi Pengukuran di BPN Tangerang. Perjalanan karirnya di BPN ini kini justru menjadi sorotan seiring dengan dugaan kekayaan tak wajar yang mengelilinginya.
Terlibat Kasus Mafia Tanah Cakung?
Namun, sorotan terhadap Sudarman tak hanya soal gaya hidup mewah. Namanya juga terseret dalam dugaan keterlibatan kasus mafia tanah. Kasus sengketa tanah di Cakung, yang melibatkan nama Benny Tabajulan, menjadi titik awal kecurigaan publik. Pada tahun 2018, dilaporkan bahwa Benny Tabajulan memiliki 54 ribu meter objek tanah di Cakung dengan dugaan pemalsuan keterangan. Lebih lanjut, Benny diduga bekerja sama dengan oknum BPN untuk menerbitkan surat ukur baru.
Also Read
Keterlibatan Sudarman dalam kasus ini belum terbukti secara hukum, namun hal tersebut menambah daftar pertanyaan tentang integritasnya sebagai pejabat publik. Hingga saat ini, belum ada kejelasan dan penyelesaian terkait kasus sengketa tanah Cakung tersebut. Hal ini tentu membuat masyarakat semakin bertanya-tanya, seberapa jauh keterlibatan Sudarman dalam dugaan mafia tanah ini?
Gaya Hidup Mewah dan Potensi Konflik Kepentingan
Gaya hidup mewah istri Sudarman, Vidya Piscarista, di media sosial bagaikan api dalam sekam. Kehidupan glamor yang dipamerkan ini, bagaimanapun juga, memicu kecurigaan publik. Pertanyaan tentang sumber kekayaan yang memungkinkan gaya hidup tersebut menjadi sangat relevan.
Hal ini juga menggarisbawahi potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Sebagai pejabat BPN, Sudarman memiliki kewenangan penting dalam urusan pertanahan. Apabila kekayaan yang dimiliki tidak dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, maka hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga BPN.
Menanti Transparansi dan Pertanggungjawaban
Kasus Sudarman Harjasaputra ini menjadi cermin bagi potret integritas pejabat publik di Indonesia. Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas semakin mendesak. Masyarakat berhak mengetahui secara pasti sumber kekayaan para pejabatnya.
Kasus dugaan keterlibatan dalam mafia tanah juga harus diusut tuntas. Jangan sampai oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, merusak citra institusi negara dan mencederai keadilan bagi masyarakat. Kasus Sudarman Harjasaputra ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik adalah hal yang mahal harganya, dan harus dijaga dengan baik oleh para penyelenggara negara.
