Praktik politik dinasti, sebuah fenomena di mana kekuasaan politik diwariskan dalam lingkaran keluarga, terus menjadi perbincangan hangat. Bukan sekadar isu usang, politik dinasti menjelma menjadi penghambat serius bagi kemajuan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Istilah "politik dinasti" merujuk pada situasi di mana posisi-posisi strategis dalam pemerintahan atau partai politik didominasi oleh anggota keluarga. Kekuasaan tidak lagi didapatkan melalui kompetisi yang sehat, melainkan melalui garis keturunan atau hubungan kekerabatan yang erat. Kita sering melihat bagaimana anak, istri, atau bahkan keponakan seorang tokoh politik menduduki jabatan-jabatan penting, tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kualitas individu.
Lantas, mengapa politik dinasti menjadi masalah yang terus menghantui sistem demokrasi kita?
Also Read
Pertama, praktik ini menafikan prinsip meritokrasi. Alih-alih memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan rekam jejak yang teruji, sistem dinasti justru mengutamakan faktor kedekatan keluarga. Akibatnya, banyak orang yang sebenarnya memiliki potensi dan kompetensi, terpinggirkan karena tidak memiliki koneksi keluarga dengan para penguasa.
Kedua, politik dinasti membuka lebar pintu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketika kekuasaan terpusat di satu keluarga, mekanisme pengawasan dan kontrol menjadi tumpul. Keluarga yang berkuasa cenderung memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, tanpa mempedulikan kepentingan publik. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang semakin parah.
Ketiga, politik dinasti mematikan partisipasi politik yang sehat. Ketika jalur karir politik didominasi oleh satu kelompok keluarga, orang lain akan kehilangan motivasi untuk terlibat aktif dalam politik. Masyarakat menjadi apatis dan tidak percaya pada sistem yang ada, karena mereka merasa tidak memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.
Lebih jauh lagi, politik dinasti dapat menggerogoti sendi-sendi demokrasi. Partai politik yang seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat, berubah menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan keluarga. Rekrutmen anggota partai tidak lagi berdasarkan kualitas, tetapi berdasarkan popularitas, kekayaan, atau kedekatan dengan penguasa. Inilah yang menyebabkan munculnya "calon instan" yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu publik.
Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah politik dinasti ini?
Pertama, kita perlu membangun kesadaran publik tentang bahaya politik dinasti. Masyarakat perlu memahami bahwa praktik ini bukanlah hal yang wajar, dan bahwa kita memiliki hak untuk memilih pemimpin berdasarkan kualifikasi dan rekam jejak yang terbukti.
Kedua, kita perlu mendorong lahirnya regulasi yang tegas untuk mencegah praktik nepotisme dalam pemerintahan dan partai politik. Undang-undang yang mengatur tentang seleksi dan pengangkatan pejabat publik harus diperketat, dan proses rekrutmen anggota partai politik harus transparan dan adil.
Ketiga, kita perlu membangun gerakan masyarakat sipil yang kuat untuk mengawal proses demokrasi. Masyarakat sipil harus aktif mengawasi kinerja pemerintah dan partai politik, dan berani menyuarakan kritik terhadap praktik-praktik yang merugikan demokrasi.
Politik dinasti adalah ancaman serius bagi demokrasi kita. Jika kita tidak segera bertindak, kekuasaan akan terus terpusat di tangan segelintir orang, dan cita-cita demokrasi yang kita perjuangkan selama ini akan sulit terwujud. Kita harus berani melawan politik dinasti, dan membangun sistem politik yang adil, transparan, dan akuntabel, demi masa depan bangsa yang lebih baik.
